BPK periksa LKPD,Bupati SKDP Harus Kooperatif dan Jangan Keluar Daerah

BPK periksa LKPD,Bupati  SKDP Harus Kooperatif dan Jangan Keluar Daerah

Tondano, 9 Februari 2019. Bupati Minahasa, Ir Royke Octavian Roring, MSi menegaskan selama proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus kooperatif. Hal tersebut ditegaskan Bupati Royke Roring dalam pertemuan antara jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa dan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (08/02) di ruang sidang Kantor Bupati.

Dikatakan bupati lagi, seluruh SKPD tidak ada yang keluar daerah jika ada jadwal pemeriksaan.
“Bersikaplah kooperatif dan berikan semua dokumen yang diminta, jangan ada alasan lain-lain karena saya sudah mengingatkan hal ini jauh sebelumnya agar pemeriksaan nanti berjalan lancar dan tidak ada salah persepsi antara BPK dengan SKPD yang diperiksa,” tandasnya.

Diingatkan juga kepada pejabat yang baru-baru ini dimutasikan untuk melakukan pendampingan terhadap SKPD tempat sebelumnya dia bertugas karena mereka yang lebih menguasai dokumen Tahun 2018 yang menjadi objek pemeriksaan. Bupati meyakini, bila semua SKPD bekerja dengan baik dan sesuai aturan, laporan keuangan Pemkab Minahasa tahun 2018 akan dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Sementara itu Ketua Tim Auditor BPR-RI, Elvira Amelia Kaligus menyatakan, pemeriksaan akan dilakukan pada 6 Februari-17 Maret mendatang. Pertemuan awal itu sendiri dikatakan sebagai entry maping, agar tidak ada salah persepsi antara BPK dan pihak terperiksa. Karena menurutnya, hasil pemeriksaan inilah yang akan menjadi dasar BPK mengeluarkan opini terhadap LKPD Kabupaten Minahasa tahun 2018.

“Ini merupakan pemeriksaan interim, dan yang menjadi objek pemeriksaan yakni mencakup semua data dan dokumen pelaporan dari semua SKPD. Itu sebabnya, kami mohon agar dokumen yang diberikan SKPD bebar-benar riil dan apa adanya, supaya kami tidak salah dalam menyimpulkan,” tandas Kaligis.

Dalam pertemuan tersebut bupati didampingi, Sekretaris Daerah, Jeffry Korengkeng, SH, MSi dan para asisten, serta seluruh pimpinan SKPD, Kepala Bagian dan para Camat se-Kabupaten Minahasa.

Sementara Tim BPK yang akan bertugas di Kabupaten Minahasa yakni Tangga Mulaiman Purba sebagai Penanggung Jawab, Aris Asmono, Wakil Penanggung Jawab dan Ruspita Dewi selaku Pengendali Teknis. Sedangkan tim pemeriksa terdiri dari Elivira Amelia Kaligis selaku ketua bersama anggota, Luana Nogita Malau, Ilham dan Novarina Lumban Gaol.

RR-RD Media Center

Dipost Oleh Redaksi 1

RRRD Call Center

Tinggalkan Komentar